Penerbitan Perppu tidak perlu menimbulkan kekhawatiran berlarut-larut, karena tidak akan lepas dari pengawasan DPR.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu. Penerbitan Perppu No. 2/2022 tersebut berpedoman pada peraturan perundangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU7/2009.
"Kedua, Hak Istimewa presiden itu sekaligus menunjukkan kekuasaan presiden yang dijamin oleh UUD 1945," tegas I Gde Pantja Astawa di Jakarta, melalui siaran pers dikutip Kamis . Lebih jauh, dia menegaskan hak istimewa presiden dalam menerbitkan Perppu ini tidak perlu menimbulkan kekhawatiran berlarut-larut. Pasalnya, tidak akan lepas dari pengawasan DPR.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Menaker Sebut Perppu Cipta Kerja Lindungi Tenaga Kerja, Sekjen OPSI Sebut Malah Timbulkan PolemikMenurut Sekjen OPSI, hadirnya Perppu Cipta Kerja justru memicu polemik terutama di kalangan pekerja/buruh dan pengusaha.
Weiterlesen »
Core: Perlu Penjelasan Perppu Ciptaker Agar Target Investasi Tercapai |Republika OnlinePemerintah sebaiknya terlebih dahulu melakukan perbaikan dari UU Cipta Kerja.
Weiterlesen »
Pimpinan DPR: Perppu Ciptaker tidak jadi alasan makzulkan PresidenWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta ...
Weiterlesen »
Denny Idrayana: Perppu 2 Tahun 2022 Ciptaker Pelecehan Terhadap MK |Republika OnlinePerppu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah Pelecehan Presiden terhadap Mahkamah K
Weiterlesen »
Perppu Ciptaker Cabut Pidana ke Perusahaan yang Tak Terapkan Analisis AmdalPerppu Ciptaker berisi materi yang hampir sama dengan UU Ciptaker. Salah satunya mencabut ancaman pidana ke perusahaan. Apa saja yang dicabut?
Weiterlesen »
Ini Jawaban Hilangnya Pasal Cuti Haid & Hamil di dalam Perppu CiptakerPerppu Cipta Kerja terus menuai polemik pro dan kontra. Salah satunya pada tidak adanya pasal yang mengatur cuti haid hingga pekerja yang hamil.
Weiterlesen »