Kemenaker menetapkan batas akhir penetapan UMP 2023 paling lambat pada Senin, 28 November 2022.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan batas pengumuman upah minimum provinsi 2023 paling lambat Senin , dengan kenaikan maksimal 10 persen lebih tinggi dari UMP 2022.
Adapun, penyesuaian nilai upah minimum sebagaimana untuk 2023 dihitung dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. “Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat [1] melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen,” bunyi beledi tersebut.Adapun, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia sepakat untuk mengajukan uji materiil terhadap Permenaker No.18/2022 ke Mahkamah Agung . Apindo dan Kadin menilai Permenaker tersebut bertabrakan kepada PP No.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Kabar Gembira, Kenaikan UMP 2023 Diumumkan Besok!Sesuai dengan aturan Permenaker, kenaikan UMP 2023 bakal diumumkan besok
Weiterlesen »
UMP DKI 2023 Segera Diumumkan, Apa Itu UMK dan UMP dalam Penetapan Upah Minimum?UMP, termasuk UMP DKI, merupakan batasan upah minimal yang ditetapkan oleh suatu provinsi dan berlaku di kabupaten/ kota yang tercakup.
Weiterlesen »
Ternyata, UMP 2023 DKI Jakarta Tak Sampai Rp 5 JutaPerhitungan UMP 2023 DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.
Weiterlesen »
Heru Budi Hartono Sebut UMP DKI Jakarta 2023 Ditetapkan Senin DepanPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 akan ditetapkan minggu depan.
Weiterlesen »
UMP Riau 2023 Naik 8,61 PersenPemprov Riau menetapkan UMP 2023 naik 8,61 persen. UMP di Riau tahun depan menjadi Rp 3.191.662.
Weiterlesen »
Apindo Gugat Permenaker UMP 2023, Buruh: Akal-akalan PengusahaKSPI menolak keras sikap Apindo yang masih ingin menerapkan PP 36/2021, dalam formula kenaikan upah minimum termasuk UMP yang sekarang sudah diubah ke dalam Permenaker No 18/2022.
Weiterlesen »