Dewan Pers meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memublikasikan draf akhir Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Setelah diserahkan ke DPR, pemerintah belum memublikasikan draf akhir RKUHP. Dikbud AdadiKompas
Anggota Aliansi Jurnalis Independen tampak menyusun pamflet-paflet saat berlangsung acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Taman Menteng, Jakarta, Minggu . Aksi yang diikuti puluhan anggota AJI itu menyerukan untuk menghentikan kekerasan dan ancaman bagi jurnalis yang melakukan tugas jurnalistik.
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Pers meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memublikasikan draf akhir Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP. Publikasi draf akhir ini merupakan salah satu bentuk transparansi dalam penyusunan undang-undang.Ninik Rahayu dalam siaran pers seusai mengadakan pertemuan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Rabu . Selain pihak Dewan Pers dan Kemenkumham, pertemuan tersebut diikuti oleh akademisi dari sejumlah perguruan tinggi.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Guru Besar Hukum UI Sebuit RKUHP Bakal Kriminalisasi PersGuru Besar Hukum Pidana sekaligus pengajar Pascasarjana Ilmu Hukum UI Indriyanto Seno Adji memberikan sejumlah catatan soal polemik kriminalisasi pers.
Weiterlesen »
Dewan Pers Akui Belum Terima Draf Resmi RKUHP dari Pemerintah |Republika OnlineDewan Pers meminta sembilan pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers dihapus.
Weiterlesen »
Dewan Pers Setuju Pasal Penghinaan Presiden Dihilangkan dari RKUHPDewan Pers setuju pasal tentang penghinaan presiden itu dihilangkan dari RKUHP.
Weiterlesen »
Dewan Pers Kritik RKUHP Tak Transparan, Begini Respons WamenkumhamPenyusunan draf final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak transparan untuk masyarakat.
Weiterlesen »
Ini Sembilan Pasal yang Berpotensi Hilangkan Kebebasan Pers di RKUHP |Republika OnlineDewan Pers segera menemui Kementerian Hukum dan HAM membahas RKUHP.
Weiterlesen »
Rektor UIN Kalah Gugatan dari Wakil Rektor, Kuasa Hukum: Harus Patuhi Putusan HukumRektor UIN Syarif HIdayatullah diminta merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Prof. Andi dan Prof. Masri sebagai Wakil Rektor.
Weiterlesen »