Dewan Pers segera menemui Kementerian Hukum dan HAM membahas RKUHP.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pendataan, Kajian, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana harus berpotensi memberangus kebebasan pers, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setidaknya, ada sembilan pasal yang berpotensi yang didesak untuk direvisi atau diubah.
Baca Juga "Yang ini kita semua tahu ini sudah dicabut oleh putusan Mahkamah Konstitusi," ujar Ninik di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa . Lalu, Pasal 280 Tindak Pidana Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan. Keenam, Pasal 302-304 Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan. Ketujuh, Pasal 351-352 Tindak Pidana terhadap Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Dewan Pers: Pasal Bermasalah RKUHP Harus Diubah |Republika OnlineSetidaknya ada sembilan pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers.
Weiterlesen »
'Ranjau' RKUHP yang Dinilai Mengancam Kebebasan PersDewan Pers menilai sejumlah pasal dalam RKUHP mengancam kebebasan pers. Padahal kemerdekaan pers diperjuangkan setelah rezim Orde Baru runtuh.
Weiterlesen »
RKUHP Berpotensi Mengancam Kebebasan PersSejumlah pasal dalam RKUHP berpotensi mengancam kebebasan pers. Komite Keselamatan Jurnalis mendesak draf final RKUHP dibuka ke publik sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran dalam pembahasannya. Dikbud AdadiKompas
Weiterlesen »
DPR Diminta untuk Buka Draf Asli RKUHP ke PublikKomite Keselamatan Jurnalis melayangkan surat permohonan keterbukaan informasi publik terkait draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Publik masih bertanya-tanya apakah draf RKUHP yang beredar saat ini asli atau tidak.
Weiterlesen »
Ini Perbedaan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP dengan yang Saat Ini Berlaku | Kabar24 - Bisnis.comJuru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham Albert Aries mengatakan pasal penghinaan terhadap presiden di RKHUP tidak bisa dipakai sembarangan.
Weiterlesen »
Komite Keselamatan Jurnalis: Banyak Pasal Bermasalah dalam Draf RKUHP |Republika OnlineDraf RKUHP yang beredar di publik saat ini bukanlah resmi dari Pemerintah maupun DPR.
Weiterlesen »