Sejumlah pasal dalam RKUHP berpotensi mengancam kebebasan pers. Komite Keselamatan Jurnalis mendesak draf final RKUHP dibuka ke publik sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran dalam pembahasannya. Dikbud AdadiKompas
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP berunjuk rasa di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Selasa . Mereka mendesak Presiden dan DPR untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna.
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP berpotensi mengancam kebebasan pers. Komite Keselamatan Jurnalis mendesak draf final RKUHP dibuka ke publik sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran dalam pembahasannya. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Arif Zulkifli mengatakan, RKUHP merupakan intervensi yang sangat serius terhadap kemandirian pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia menilai, sejumlah pasal ”karet” yang ada di dalamnya bisa digunakan oleh sejumlah pihak untuk menyerang atau mengkriminalisasi wartawan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komite Keselamatan Jurnalis: Banyak Pasal Bermasalah dalam Draf RKUHP |Republika OnlineDraf RKUHP yang beredar di publik saat ini bukanlah resmi dari Pemerintah maupun DPR.
Weiterlesen »
AJI: Pasal RKUHP Berpotensi Banyak Seret Jurnalis ke Jeruji Besi |Republika OnlineRKUHP dinilai sengaja memasukkan pers sebagai delik umum bukan lex specialis.
Weiterlesen »
Pasal RKUHP Dinilai Bermasalah, Aliansi BEM UNS Tuntut Kaji Ulang |Republika OnlineKeterlibatan publik menjadi perlu dalam pembahasan RKUHP.
Weiterlesen »
Dewan Pers: Pasal Bermasalah RKUHP Harus Diubah |Republika OnlineSetidaknya ada sembilan pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers.
Weiterlesen »
Ini Perbedaan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP dengan yang Saat Ini Berlaku | Kabar24 - Bisnis.comJuru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham Albert Aries mengatakan pasal penghinaan terhadap presiden di RKHUP tidak bisa dipakai sembarangan.
Weiterlesen »
22 Organisasi Masyarakat Sipil Tolak RKUHP, Ini Alasannya | Kabar24 - Bisnis.comKUHP mengandung banyak pasal yang berdampak negatif pada ruang sipil dan kebebasan dasar masyarakat Indonesia.
Weiterlesen »