Draf RKUHP yang beredar di publik saat ini bukanlah resmi dari Pemerintah maupun DPR.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Keselamatan Jurnalis mendesak keterbukaan informasi publik terhadap draf dan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Ini karena sejak pembahasan draf RKUHP itu tidak pernah dibuka pemerintah hingga diserahkan kepada DPR.
"Mudah-mudahan DPR mau dan menjawab permohonan kami sehingga kami dari masyarakat sipil bisa berpartisipasi lagi dalam memberikan kritik dan masukan terhadap RKUHP," ujar Zaky. "DPR justru kita melihatnya seiya dan sekata dengan kepentingan eksekutif. Jangan sampai dengan berbagai indikator di atas kita justru melihat RKUHP digunakan sebagai alat kekuasaan termasuk elite politisi untuk membungkam pers dan masy sipil yang kritis," ujarnya.
Dia menjelaskan, ketika jurnalis melakukan kritik kepada presiden dan wakil presiden bahkan level pemerintah daerah sekalipun menjadi celah mudah bagi pihak yang dikritik untuk mempidanakan jurnalis melalui pasal ini. Selain itu, pasal ini juga sudah dinyatakan inkonstitusional oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada 2016 lalu, tetapi kemudian dihidupkan kembali oleh Pemerintah.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Pakar: Polemik RKUHP Harus Diperbaiki dengan Melibatkan MasyarakatSejumlah pakar mengimbau pemerintah dan DPR untuk melibatkan masyarakat dalam isu-isu yang masih menjadi polemik dalam RUU KUHP. Meski demikian, mereka sepakat pembahasan RUU tersebut dapat tetap dilanjutkan sampai disahkan.
Weiterlesen »
22 Organisasi Masyarakat Sipil Tolak RKUHP, Ini Alasannya | Kabar24 - Bisnis.comKUHP mengandung banyak pasal yang berdampak negatif pada ruang sipil dan kebebasan dasar masyarakat Indonesia.
Weiterlesen »
Dewan Pers: Pasal Bermasalah RKUHP Harus Diubah |Republika OnlineSetidaknya ada sembilan pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers.
Weiterlesen »
'Ranjau' RKUHP yang Dinilai Mengancam Kebebasan PersDewan Pers menilai sejumlah pasal dalam RKUHP mengancam kebebasan pers. Padahal kemerdekaan pers diperjuangkan setelah rezim Orde Baru runtuh.
Weiterlesen »
Pasal RKUHP Dinilai Bermasalah, Aliansi BEM UNS Tuntut Kaji Ulang |Republika OnlineKeterlibatan publik menjadi perlu dalam pembahasan RKUHP.
Weiterlesen »
AJI: Pasal RKUHP Berpotensi Banyak Seret Jurnalis ke Jeruji Besi |Republika OnlineRKUHP dinilai sengaja memasukkan pers sebagai delik umum bukan lex specialis.
Weiterlesen »