Dewan Pers setuju pasal tentang penghinaan presiden itu dihilangkan dari RKUHP.
Penilaian itu disampaikan anggota Dewan Pers Ninik Rahayu dalam diskusi di Kompleks Parlemen bersama anggota DPR dari Faksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman, Selasa .Nikik Rahayu mengatakan sembilan pasal itu berpotensi mengurangi, bahkan menghilangkan kebebasan pers sebagaimana yang dimandatkan oleh UU Pers dan Pasal 27 UUD 1945.
Meskipun demikian, sambungnya, Dewan Pers menjadi salah satu lembaga yang sangat concern pada isu tersebut dan sekaligus mendukung penuh upaya perubahan KUHP. Benny mengungkapkan, pasal ini sempat dibatalkan oleh MK tetapi kembali muncul saat penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo marak terjadi.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Dewan Pers Akui Belum Terima Draf Resmi RKUHP dari Pemerintah |Republika OnlineDewan Pers meminta sembilan pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers dihapus.
Weiterlesen »
Ini Sembilan Pasal yang Berpotensi Hilangkan Kebebasan Pers di RKUHP |Republika OnlineDewan Pers segera menemui Kementerian Hukum dan HAM membahas RKUHP.
Weiterlesen »
'Ranjau' RKUHP yang Dinilai Mengancam Kebebasan PersDewan Pers menilai sejumlah pasal dalam RKUHP mengancam kebebasan pers. Padahal kemerdekaan pers diperjuangkan setelah rezim Orde Baru runtuh.
Weiterlesen »
RKUHP Berpotensi Mengancam Kebebasan PersSejumlah pasal dalam RKUHP berpotensi mengancam kebebasan pers. Komite Keselamatan Jurnalis mendesak draf final RKUHP dibuka ke publik sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran dalam pembahasannya. Dikbud AdadiKompas
Weiterlesen »
Dewan Pers Indonesia dan Conselho de Imprensa de Timor Leste Jalin Kerja sama Saling Menguatkan Kemerdekaan PersDewan Pers Republik Indonesia dan Conselho de Imprensa (Dewan Pers) de Timor Leste kembali menjalin kerja sama. kegiatan ini adalah menguatkan kemerdekaan pers
Weiterlesen »