pada tahun 2021, pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah.
Suara.com - Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah kini mengalami perubahan, karena peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,sehingga perlu menetapkan Peraturan baru yang sesuai.
Terdapat perubahan kriteria dan Bobot komponen sumber daya alam yang dihitung secara eksponensial, jika di Pergub Nomor 86 Tahun 2012 terdapat 3 keriteria, yaitu Dalam Jangkauan PDAM dengan bobot 5, Di Luar Janqkauan PDAM dengan bobot 3, dan Mata air dengan bobot 0.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Pemprov DKI Jakarta Pakai Aturan Baru untuk Nilai Perolehan Air, Kini Berapakah Harga Air Baku?Harga Air Baku pada Pergub Nomor 86 Tahun 2012 dan Pergub Nomor 94 Tahun 2021 masih ditetapkan sebesar Rp14.583,00 per meter kubik.
Weiterlesen »
Penghitungan Nilai Perolehan Air Tak Lagi Pakai Aturan Lama, Ini Aturan BarunyaMeskipun terdapat peraturan yang berubah, namun tidak ada perubahan terhadap Harga Air Baku.
Weiterlesen »
Penyesuaian Aturan Baru tentang Nilai Perolehan Air, Berikut DetailnyaMeskipun terdapat peraturan yang berubah, namun tidak ada perubahan terhadap Harga Air Baku.
Weiterlesen »
Pemerintah Tetapkan Perubahan Harga Nilai Perolehan Air, Begini AturannyaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengubah Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah.
Weiterlesen »
Upaya BPNB DIY Tingkatkan Minat Baca Anak Lewat Augmented RealityPenerbitan buku cerita bergambar sebagai cara BPNB DIY melestarikan nilai-nilai budaya yang ada.
Weiterlesen »
Bupati Sedana Arta Terima Penghargaan Pemerintah RI Atas Opini WTP LKPD 2021Pemkab Bangli mendapat opini WTP enam tahun berturut turut sejak 2016 hingga tahun 2021. Prestasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
Weiterlesen »