Lima berita politik pada Senin (12/12) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai pro kontra pasal perzinaan di KUHP hingga KPU yakin ...
Ilustrasi pasal kohabitasi dan perzinaan dalam KUHP baru yang menjadi sorotan publik. ANTARA/ilustrator/KliwonLima berita politik pada Senin yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai pro kontra pasal perzinaan di KUHP hingga KPU yakin pemerintah segera terbitkan perpu Pemilu 2024.1. Komisi III DPR tegaskan pasal perzinaan dalam KUHP delik aduan absolut
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan bahwa pasal terkait perzinaan dan kohabitasi, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , merupakan delik aduan absolut."Konsep dalam pasal perzinaan dan kohabitasi itu adalah delik aduan absolut," kata Taufik Basari ditemui usai acara MKD Awards 2022 di Jakarta, Senin.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Kemarin, KUHP tak pengaruhi wisatawan hingga resepsi nikahan KaesangBeragam peristiwa bidang politik terjadi di Indonesia pada Minggu (11/12), mulai dari KUHP baru tidak pengaruhi kunjungan wisatawan dan investasi, hingga ...
Weiterlesen »
Kejar Tayang Pengesahan Perpu Pemilu, Ketua Komisi II: Sudah di Meja Presiden JokowiKejar tayang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau Perpu Pemilu terus bergulir. TempoNasional
Weiterlesen »
KPU Masih Menunggu Perpu Pemilu, Terutama Soal DOB PapuaKomisioner KPU Idham Holik menyatakan pihaknya masih menunggu Perpu Pemilu terutama soal DOB Papua
Weiterlesen »
BEM Se-Jabar Kritik KUHP Baru dan Desak Independensi Presiden dalam PemiluBEM Jawa Barat juga mengkritik penjabat kepala daerah yang dipilih Presiden melalui Mendagri dalam waktu yang lama.
Weiterlesen »
DPR: KPU Harus Tetap Lanjutkan Pemilu Meski Perppu Provinsi Baru Papua Belum Terbit | merdeka.comMenurutnya, jika Pemerintah tidak menerbitkan Perppu Pemilu, maka pelaksanaan Pemilu 2024 tidaklah cacat hukum.
Weiterlesen »
Bawaslu Jakarta Selatan Gelar Fasilitasi Sengketa PemiluBADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, menggelar kegiatan fasilitasi sengketa pemilu. Kegiatan ini mengundang partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024.
Weiterlesen »