Ada wacana wali kota dan bupati akan dihapus di DKI Jakarta. Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta berharap wali kota dan bupati tetap ada di Jakarta.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI Suharso Monoarfa mengatakan akan menghapus jabatan Walikota dan Bupati setelah DKI Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara . Terkait itu, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi atau Pras mengungkapkan jabatan Walikota dan Bupati harus tetap ada di Jakarta.
Meski begitu, Pras mengatakan kepastian penghapusan jabatan walikota dan bupati di DKI Jakarta setelah DPR merumuskan UU soal Jakarta usai IKN dipindahkan. Dia menyebut meski Bappenas dan Pemprov DKI telah membentuk tim, namun pihaknya akan menunggu rumusan UU nya.Panglima Jilah Suku Dayak: Pasukan Merah Kawal Jokowi Satu Komando
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berdiskusi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI Suharso Monoarfa terkait nasib Jakarta setelah tak lagi menjadi IKN. Salah satu yang dibahas adalah mengenai sistem pemerintahan di Jakarta nantinya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Ketua DPRD DKI Sebut Wali Kota/Bupati di Jakarta Akan Tetap AdaPrasetyo Edi Marsudi menyebut posisi Wali Kota dan Bupati akan tetap ada pada sistem pemerintahan di Jakarta meski tak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN).
Weiterlesen »
Ketua Komisi B DPRD DKI: ITF Hanya Dibangun di Sunter JakutKomisi B DPRD DKI menolak usulan pembangunan ITF di wilayah lain. Berdasarkan kesepakatan, ITF hanya akan dibangun di wilayah Sunter, Jakarta Utara.
Weiterlesen »
DPRD DKI Jakarta Resmi Tetapkan 35 Rancangan Peraturan Daerah Untuk Menjadi Propemperda 2023DPRD DKI Jakarta resmi menetapkan 35 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada 2023.
Weiterlesen »
Pimpinan DPRD soal UMP Jakarta 2023 Rp 4,9 Juta: Level DKI Sudah Sangat LayakWakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menanggapi soal kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 sebesar 5,6 persen atau menjadi Rp 4,9 juta.
Weiterlesen »
DPRD DKI: Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati Akan Buat Pelayanan Masyarakat TurunWacana Jakarta tanpa wali kota dan Bupati muncul jika ibu kota pindah ke Nusantara. Tapi layanan masyarakat tak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri.
Weiterlesen »