Apa yang dilakukan oleh para oknum pejabat itu akan sangat merugikan bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan.
JawaPos.com – Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus mengatakan, dirinya mendapat informasi tentang pejabat berwenang yang mempersulit proses investasi untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi dan kelompoknya.
“Terus terang saya bertemu dan mendapat keluhan dari beberapa investor baik dalam maupun luar negeri. Mereka mengeluhkan bahwa proses perizinan terbaru memang mempermudah urusan administrasi di awal, tetapi proses setelahnya justru menjadi rumit dan tidak jelas,” ujar Deddy..
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Anggota Komisi VI DPR Ingatkan Pejabat Pemerintah Tak Selewengkan Mandat JokowiAnggota Komisi VI DPR Ingatkan Pejabat Pemerintah Tak Selewengkan Mandat Jokowi: Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengkritisi adanya sekelompok oligarki kekuasaan yang membajak pemusatan regulasi untuk kepentingan mereka.
Weiterlesen »
Anggota Komisi VI DPR Terima Informasi Ada Pejabat Persulit Investasi di Indonesia | merdeka.comDeddy mengatakan, dirinya mengimbau agar para pejabat tersebut tidak menyelewengkan kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi.
Weiterlesen »
Yakin Ada Solusi, Ketua Komisi I DPR Nilai Kominfo Tak Perlu Blokir WAKetua Komisi I DPR Meutya Hafid yakin ada solusi soal Google hingga WA belum daftar PSE Lingkup Privat. Meutya menilai tak perlu ada pemblokiran.
Weiterlesen »
Ketua Komisi I DPR Sebut Kominfo Tak Perlu Blokir WA hingga GoogleKetua Komisi I DPR Sebut Kominfo Tak Perlu Blokir WA hingga Google: Ketua Komisi I DPR RI Muetya Hafid menyatakan syarat untuk mendaftar PSE lingkup privat sudah sesuai aturan dan sebuah kewajiban
Weiterlesen »
Apresiasi Kapolri Nonaktifkan Irjen Ferdy Sambo, Komisi III: agar Tak Ada Konflik Kepentingan - Tribunnews.comPenonaktifan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri untuk menghindari adanya konflik kepentingan antar penyidik dengan pihak Propam Polri.
Weiterlesen »