Secara yuridis undang-undang ini sudah mempunyai kekuatan.
SETELAH penantian yang cukup panjang, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual akhirnya disahkan sebagai undang-undang pada 9 Mei 2022, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Akan tetapi, apakah ia sudah mempunyai kekuatan untuk berlaku secara efektif? Ini menjadi persoalan yang lebih menantang karena meski regulasi sudah absah, keberlakuannya masih menjadi PR tersendiri.
Menurut Eugene Ehrlian, tokoh aliran sociological jurisprudence, hukum positif yang baik ialah hukum yang sesuai dengan living law yang berlaku sebagai inner order dari nilai-nilai dalam masyarakat . Yang menjadi awalannya ialah praktik yang dilakukan aparat penegak hukum itu sendiri. Tentu bukan apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum. Lebih dari itu, yang lebih penting ialah pada soal mau atau tidak aparat menggunakan sebuah produk hukum.
Belajar dari praktik baik yang dilakukan selama pembentukan UU TPKS, pemerintah dapat membuka seluas-luasnya partisipasi publik atas penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Partisipasi ini tidak saja upaya memenuhi kewajiban sebagai praktik demokrasi, tetapi juga memberi jaminan atas peraturan pelaksana yang lebih kompatibel dengan kebutuhan dalam kehidupan sosial.
Kehadiran warga dalam berbagai anjangsana untuk mendapatkan peraturan pelaksanaan yang baik juga akan mendorong peningkatan kapasitas dan pembelajaran termasuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang UU TPKS. Selama ini, elemen yang sebenarnya penting ini kerap kali tidak diperhitungkan sehingga yang terjadi ialah menumpuknya regulasi tidak berbanding lurus dengan pengetahuan dan kesadaran warganya. Padahal, saat ini Indonesia mengalami obesitas regulasi.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komnas HAM Dorong Polri Terapkan UU TPKS Jerat Pelaku Kejahatan SeksualKomnas HAM Dorong Polri Terapkan UU TPKS Jerat Pelaku Kejahatan Seksual: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk…
Weiterlesen »
Soal Usul Bechi Dijerat UU TPKS, HNW: Aturan Dibuat Bukan untuk WacanaWakil Ketua MPR RI HNW mendukung tindakan tegas kepada setiap pelaku kekerasan seksual. tersangka kasus pencabulan MSAT atau Mas Bechi. HNW
Weiterlesen »
Ini Bunyi Pasal 14 UU TPKS yang Bisa Jerat Food Influencer SoloPerbuatan merekam adegan seksual tanpa izin seperti yang diduga dilakukan food influencer Solo bisa dijerat Pasal 14 UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS.
Weiterlesen »
Komnas HAM Minta Mas Bechi Diadili dengan UU Tindak Pidana Kekerasan SeksualKasus pencabulan yang dilakukan oleh Mas Bechi mendapat sorotan Komnas HAM. Pihaknya singgung UU TPKS untuk kasus ini.
Weiterlesen »
UU Cipta Kerja Berdampak Positif Bagi PengusahaUndang-undang (UU) Cipta Kerja merupakan regulasi yang mampu meringkas hiper regulasi yang ada di Indonesia. Keberadaan peraturan tersebut juga berdampak positif bagi pengusaha karena memudahkan perizinan, sehingga diharapkan dapat memperbanyak lapangan kerja bagi masyarakat.
Weiterlesen »
Mas Bechi Tersangka Pencabulan Santrriwati Seharusnya Dijerat UU IniWakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin mendorong polisi menjerat MSAT alias Mas Bechi tersangka pencabulan santriwati pakai UU TPKS. MasBechi
Weiterlesen »