Mouliza K.D. Sweinstani, peneliti Pusat Riset Politik BRIN, mengkritik ide untuk menunda pemilihan umum sebagai kemunduran demokrasi dan inkonstitusional. Apa motif di balik ide tersebut? Opini KoranTempo
Perhelatan Pemilihan Umum 2024, yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum akan diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024, memang penuh polemik sejak awal.
Polemik dimulai mengenai keserentakan pemilihan, yang diproyeksikan lebih masif dibandingkan dengan Pemilihan Umum 2019; lamanya waktu penetapan jadwal hari pemungutan suara; hingga baru-baru ini bergulir isu untuk menunda pemilihan umum hRp. 58.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Bertanya Pada Luhut Soal Tunda Pemilu, Adian Napitupulu: Itu Kehendak Rakyat atau Bukan?GELORA.CO -Wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden semakin santer digaungkan sejumlah pejabat. Mulai dar...
Weiterlesen »
La Nyalla Nilai Klaim Big Data Luhut Berlebihan |Republika OnlineMembicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak kredibel.
Weiterlesen »
Luhut Klaim Big Data, Lembaga Survei: 69% Publik Tolak Perpanjangan Masa Jabatan PresidenDirektur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganggap isu perpanjangan masa jabatan eksekutif dan penundaan pemilu hanya mengada-ada. Wacana perpanjangan...
Weiterlesen »
Peneliti CSIS sebut Wacana Penundaan Pemilu 2024 Telah Kehilangan Pamor | merdeka.comBerdasarkan hasil survei opini publik dari lembaga survei yang kredibel, katanya, publik memiliki kecenderungan untuk menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu Serentak 2024.
Weiterlesen »
Jawab Kekalutan Publik, HNW Pastikan Mayoritas Aleg Tolak Penundaan PemiluGELORA.CO -Publik saat ini tengah kalut lantaran muncul isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Wakil Ketua MPR RI, Hi...
Weiterlesen »