GELORA.CO -Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Ahmad Basarah menegaskan MPR hingga saat ini tidak pernah me...
-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Basarah menegaskan MPR hingga saat ini tidak pernah mengagendakan untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk penundaan pemilu.
Ahmad Basarah juga menegaskan, terkait wacana yang berkembang di masyarakat soal penundaan pemilu yang saat ini menjadi polemik, hal itu di luar agenda MPR RI. Maka ketika ada agenda lain untuk merubah pasal-pasal lain di dalam proses amendemen itu, kata dia lagi, maka pihaknya secara resmi menarik diri dari rencana mengamendemen UUD 1945 pada periode ini.
Ahmad Basarah dengan tegas juga menyatakan sikap konstitusional bahwa PDI Perjuangan telah mengambil sikap yang tegas, untuk tidak menjadikan momentum amendemen UUD 1945 menjadi pintu masuk atau menjadi kotak pandora bagi kepentingan orang per orang atau kelompok, yang bisa merusak muruah konstitusi.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
MPR RI Tak Pernah Agendakan Perpanjangan Masa Jabatan PresidenWakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menegaskan hingga saat ini tak pernah agendakan mengamendemen UUD 1945 soal perpanjangan masa jabatan presiden.
Weiterlesen »
MPR Tak Pernah Agendakan Perpanjangan Masa Jabatan PresidenBasarah menegaskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden saat ini berada di luar agenda MPR.
Weiterlesen »
MPR Tak Pernah Agendakan Amandemen UUD Perpanjang Masa Jabatan PresidenWakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Ahmad Basarah menegaskan MPR hingga saat ini tidak pernah mengagendakan untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945
Weiterlesen »
Basarah: MPR Tak Pernah Bahas Perpanjangan Masa Jabatan PresidenKomitmennya sejak awal, PDIP yang menginisiasi amendemen terbatas UUD 1945 semula hanya untuk menghadirkan GBHN atau pokok-pokok haluan negara.
Weiterlesen »
Riset: 73% Penduduk RI Sudah Pernah Positif Covid-19Dari riset Serologi Survey pada akhir tahun lalu, terungkap 73% penduduk Indonesia belum divaksinasi sudah punya antibodi.
Weiterlesen »
Wakil Ketua MPR: Jangan Lengah Potensi Kanker PayudaraDeteksi dini merupakan salah satu upaya YKPI menekan kasus kanker payudara di Indonesia
Weiterlesen »