Selangkah Lagi RKUHP Disahkan Jadi Undang-Undang, Protes Rakyat Tak Didengarkan
PIKIRAN RAKYAT - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya tinggal selangkah lagi menuju pengesahan, meski masih menuai banyak pertentangan.
Meski teriakan ketidaksetujuan banyak digaungkan rakyat, Pemerintah tampaknya abai dan terus bergerak maju memproses agar RKUHP segera disahkan menjadi Undang-Undang. Hal itu terlihat saat Komisi III DPR bersama pemerintah yang diwakili Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui RKUHP pada Kamis, 24 November 2022 kemarin.
Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan selanjutnya untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada sidang paripurna DPR RI terdekat. “Hadirin yang kami hormati kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang KUHP dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat kedua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang KUHP yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Apakah dapat disetujui?,” tutur Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir yang memimpin jalannya rapat kerja di Jakarta.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHPKomisi Hukum dan Kemenkumham merampungkan pembahasan RKUHP di tingkat I. Rancangan segera dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan.
Weiterlesen »
Komisi III DPR RI Setuju RKUHP Segera Disahkan Jadi Undang-UndangAdies menyampaikan Komisi III akan bersurat ke Pimpinan DPR RI agar RKUHP segera disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna.
Weiterlesen »
Pemerintah dan DPR Setujui Draf RKUHP Final, Segera DisahkanDPR dan Pemerintah melalui Kemenkumham telah menyetujui draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) final.
Weiterlesen »
Pemerintah dan DPR Sepakat, Draf RKUHP Tinggal DisahkanDraf RKUHP itu tinggal dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
Weiterlesen »
Dianggap Bisa Mengikis Kemerdekaan Pers, Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda - Pikiran-Rakyat.comDewan Pers meminta agar pemerintah menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)
Weiterlesen »