Kemendagri segera menyurati pemerintah kabupaten dan kota untuk segera melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting dengan menggunakan dana BOKB.
BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi dan mengurai persoalan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Menanggapi hal tersebut, pejabat dari Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan segera menyurati pemerintah kabupaten dan kota untuk segera melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting dengan menggunakan dana BOKB.Baca juga: Pengawasan Ketat di Bandara Cegah Penyakit Menular Selain itu Hasto juga menjelaskan lima pilar dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pilar pertama adalah peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian dan Lembaga , pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Pilar pertama ini dilaksanakan diantaranya dengan pembentukan tim percepatan penurunan stunting yang saat ini sudah tersebut di 34 provinsi dan seluruh TPPS dibentuk di tingkat kabupaten/kota.
Pilar keempat adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Hasto juga menyampaikan permasalahan pemberian makanan tambahan bagi balita penderita stunting yang hingga bulan Juli ini belum ada yang terealisasi. Padahal makanan tambahan atau makanan pendamping ASI itu sangat dibutuhkan oleh balita-balita stunting.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Serapan Anggaran Stunting Daerah Rendah, BKKBN: Perlu Dorongan PusatKemendagri akan segera menyurati pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan stunting dengan menggunakan dana BOKB.
Weiterlesen »
KSP: Inpres Percepatan Kendaraan Listik Ditargetkan Rampung Tahun IniKepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah masih dalam proses siapkan instruksi presiden percepatan penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintah, pemerintah daerah, TNI, dan Polri pada tahun ini. Polhuk AdadiKompas
Weiterlesen »
Realisasi DAK Fisik di Kalsel Rendah, 3 Daerah Bahkan Masih NihilDAK fisik biasanya digunakan untuk menjalankan kegiatan yang menjadi kewajiban daerah namun masih berkaitan dengan strategi nasional.
Weiterlesen »
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Rumuskan Kebijakan Berbasis DataUpaya ini diharapkan menjadi bentuk peningkatan terhadap sinergitas bersama di tingkat kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan berdasarkan data, fakta, riset, dan analisis.
Weiterlesen »
Pekan Literasi Digital di Waingapu, Sumba Timur, NTTKementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
Weiterlesen »
Kabar Buruk Buat Buruh Jakarta, UMP DKI 2022 Batal Naik NihKeputusan Anies Baswedan menaikkan UMP DKI 2022 lebih tinggi dari rekomendasi pemerintah pusat dibatalkan PTUN.
Weiterlesen »