MK membongkar aksi pemalsuan tanda tangan di gugatan judicial review UU IKN. Para mahasiswa sempat tidak mengaku hingga akhirnya ketahuan dan mencabut gugatan.
Tapi tanda tangannya kok begini? Apa nggak ditandatangani satu orang ini? Benar? Kalau Anda dicek ini tanda tangan palsu, anu lho, ya, bisa dipersoalkan, lho.Hakim konstitusi Arief Hidayat:
Ini coba kita lihat di KTP, Dea Karisna. Dea Karisna... Dea Karisna tanda tangannya beda dengan di KTP dan tanda tangan di Permohonan. Gimana ini, Dea Karisna? Mana, Dea Karisna? Terus kemudian, tanda tangannya Nanda Trisua juga beda. Terus lagi, kita cek satu-satu. Ini jangan bermain-main, lho, ya. Rafi. Rafi juga beda, tapi ya, beda, tapi tetap beda. Kemudian, tanda tangannya Ackas ini beda sekali. Ha? Kemudian, tanda tangannya Hurriyah. Hurriyah tanda tangannya beda. Gimana ini? Ini bisa dilaporkan ke polisi, kena pidana, lho, ini bermain-main di instansi yang resmi. Ha? Beda semua antara KTP dengan di permohonan. Jadi, tidak bisa bermain-main, lho, ya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Tanpa Revisi UU Pemilu, Gugatan Presidential Threshold ke MK Akan Selalu Gagal | Kabar24 - Bisnis.comSepanjang tidak ada keinginan dari oligarki di Istana dan partai politik tertentu untuk merevisi UU Pemilu maka Mahkamah Konstitusi (MK) tetap akan menolak gugatan yang diajukan.
Weiterlesen »
Duduk Perkara UU ITE Jerat Nikita Mirzani hingga Rumah Digeledah Polisi | merdeka.comPemanggilan yang tidak dihadiri Nikita ialah pemeriksaan sebagai tersangka.
Weiterlesen »
Dampak Penembakan Brigadir J, KUHAP dan UU Kepolisian Disarankan Diubah | Kabar24 - Bisnis.comICJR mengatakan perlu perubahan KUHAP dan UU Kepolisian agar untuk memastikan adanya pengawasan dan kontrol kepolisian yang lebih efektif.
Weiterlesen »
Pengamat sebut perlu sanksi tegas di Revisi UU Pengumpulan UangPAKAR Muh Taufiqurrohman mengatakan perlu ada sanksi jelas dan tegas diatur dalam Revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
Weiterlesen »
Bantah Suap DPR soal UU DOB Papua, Bupati Merauke: Ada yang MemelintirBeredar isu Bupati Merauke Romanus Mbaraka menyuap DPR demi menarik kewenangan pemekaran wlayah di Papua.
Weiterlesen »
KemenPPPA Dorong Polda DIY Terapkan UU TPKS dalam Kasus Kejahatan Siber Pornografi AnakDitemukan 10 grup WhatsApp yang diduga menjadi ruang distribusi konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur.
Weiterlesen »