Wacana penundaan pemilu 2024 dinilai tidak memiliki landasan hukum.
REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pengamat politik Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal mengatakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden tiga periode merupakan bentuk pengkhianatan reformasi total dan melanggar konstitusi. Wacana tersebut sebaiknya dihentikan.
Baca Juga Menurutnya, penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden tidak punya landasan hukum. Bahkan agenda reformasi total dalam UUD 1945 tersebut juga mengatur pembatasan kekuasaan presiden dengan masa jabatan 10 tahun atau dua periode saja. Ia mengatakan penundaan pemilu tersebut pintu masuknya sudah jelas jika ingin ada perubahan, maka konstitusi harus diubah dan diamendemen dulu sesuai dengan ketentuan."Para elite partai politik sebaiknya mempersiapkan diri untuk Pemilu 2024, karena kalau masih berkutat dengan wacana penundaan pemilu, maka akan kehilangan masa emasnya untuk menggalang basis konstituen," katanya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Hasil Survei: Ini 3 Provinsi yang Menolak Keras Penundaan Pemilu 2024Survei Charta Politika Indonesia mengungkapkan mayoritas responden di tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung, menolak penundaan Pemilu 2024.
Weiterlesen »
6 Alasan Ini Menunjukkan Penolakan Penundaan Pemilu 2024'Lebih dari 80 persen publik menolak penundaan pemilu dan menginginkan agar tetap diselenggarakan pada 2024,' kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono. TempoNasional
Weiterlesen »
Kemenko Polhukam Gelar Rakor Penundaan Pemilu 2024, Ini Penjelasan Mahfud MDMenko Polhukam Mahfud MD mengklarifikasi soal undangan Kemenko Polhukam untuk rakor membahas penundaan Pemilu 2024 di Balikpapan pada Senin (21/3/2022).
Weiterlesen »
Tepis Penundaan Pemilu 2024, Menkopolhukam Tegaskan Persiapan Telah BerjalanTepis Penundaan Pemilu 2024, Menkopolhukam Tegaskan Persiapan Telah Berjalan. Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tetap bekerja berdasarkan pedoman agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan pemilu dan pilkada serentak.
Weiterlesen »
Saat Koalisi Sentil Luhut Soal Wacana Penundaan Pemilu...PDI Perjuangan, PPP, dan Partai Nasdem mengkritik pernyataan Menko Marves Luhut Pandjaitan terkait wacana penundaan pemilu dan masa jabatan presiden.
Weiterlesen »
Wacana Penundaan Pemilu Rentan Disusupi Agenda TerselubungSosiolog Tamrin Amal Tomagola mengemukakan adanya isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden adalah bagian dari operasi politik oligarki Partai Politik dan Istana.
Weiterlesen »