Menanggapi surat Ombudsman, KPK tetap meyakini bila tidak ada yang salah dengan pelaksanaan TWK. KPK meminta semua pihak menghormati putusan MK, MA, KIP.
yang tidak menjalankan rekomendasi perihal polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK ke Presiden Joko Widodo dan DPR RI. Menanggapi itu, KPK tetap meyakini tidak ada yang salah dengan pelaksanaan TWK.
"Proses ini juga telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang punya kewenangan dalam pengujian UU di mana MK menyatakan dengan tegas bahwa tes wawasan kebangsaan pegawai KPK dalam proses pengalihan status menjadi ASN adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945," ucap Ali.
Selain itu, Ali menyinggung perihal putusan Komisi Informasi Pusat . Ali pun meminta semua pihak menghormati semua putusan terkait TWK.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Dilaporkan Ombudsman ke Presiden dan DPR soal TWK, Ini Tanggapan KPKOmbudsman Republik Indonesia (ORI) melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Ombudsman...
Weiterlesen »
KPK Minta Semua Pihak Hormati Keputusan soal Hasil TWK PegawaiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Plt Juru Bicara Ali Fikri kembali menegaskan tidak ada pelanggaran dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.
Weiterlesen »
Ombudsman Tunggu Presiden Jatuhkan Sanksi ke KPK dan BKNLebih dari 6 bulan setelah Ombudsman RI memberikan rekomendasi tentang alih status pegawai KPK jadi ASN, pihak-pihak terkait belum melaksanakan rekomendasi tersebut. Ombudsman menunggu langkah Presiden Joko Widodo. Polhuk AdadiKompas
Weiterlesen »
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto |Republika OnlineArdian diduga meminta kompensasi tiga persen dari pinjaman dana PEN.
Weiterlesen »
KPK Tetapkan Rahmat Effendi Sebagai Tersangka Pencucian UangTim penyidik KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana lain yang dilakukan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi dengan sangkaan TPPU
Weiterlesen »
KPK Perpanjang Penahanan Eks Dirjen Kemendagri Ardian NoerviantoKPK memperpanjang masa penahanan selama 30 hari ke depan terhadap tersangka mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto (MAN).
Weiterlesen »